Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif mengatakan sejumlah usulan masyarakat perlu diakomodir oleh pihak terkait. Salah satunya adalah usulan kembali pembuatan surat tanah proyek operasi nasional agraria (Prona ).

Masyarakat kurang paham soal sertifikat dan tidak semua punya biaya untuk mengurusnya

"Selama reses pertama kawasan Cipayung dan Ciracas, banyak aduan masyarakat yang belum memiliki sertifikat pertanahan," ujarnya, Kamis (26/1).

Menurut Syarif, warga berharap pembuatan dokumen secara gratis ini bisa diadakan kembali oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).  Pasalnya tidak semua warga paham dan memiliki biaya untuk mengurus berbagai dokumen pertanahan

"Masyarakat itu kurang paham soal sertifikat dan tidak semua punya biaya untuk mengurusnya, paling mudah itu melalui Prona karena itu sertifikasinya gratis," katanya.

Diungkapkan Syarif, keluhan warga ini akan menjadi salah satu bahan yang dibawa ke paripurna DPRD. Nantinya pimpinan akan mengambil keputusan untuk memanggil BPN terkait hal tersebut.